Dukungan Asosiasi & Lembaga

Dalam menjalankan proses pelatihan kerja, LPK MKS didukung oleh Lembaga/asosiasi profesional yang memiliki kompetensi dan memiliki kredibilitas pada pada bidangnya. Adapun Lembaga/asosiasi pendukung program sertifikasi LSP MKS adalah sebagai berikut:

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi pelaksana tata kelola yang telah diverifikasi oleh Kemnaker dengan nomor: Kep.375/LATTAS/VII/2017 dam digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi Pelaksanaan Tata Kelola.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi pelaksana tata kelola yang telah diverifikasi oleh Kemnaker dengan nomor: Kep.375/LATTAS/VII/2017 dam digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi Pelaksanaan Tata Kelola.

SPaGI (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia) merupakan sebuah asosiasi profesi yang beranggotakan para ahli di bidang governansi dan turunannya diantaranya manajemen risiko, keberlanjutan, kepatuhan, yang mendukung praktik governansi baik sektor publik, korporasi dan masyarakat.

SPaGI (Perkumpulan Profesional Governansi Indonesia) merupakan sebuah asosiasi profesi yang beranggotakan para ahli di bidang governansi dan turunannya diantaranya manajemen risiko, keberlanjutan, kepatuhan, yang mendukung praktik governansi baik sektor publik, korporasi dan masyarakat.

Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi manajemen risiko yang telah digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000.

Indonesia Risk Management Professional Association (IRMAPA) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi manajemen risiko yang telah digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan kegiatan sertifikasi Manajemen Risiko berbasis SNI ISO 31000.

Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi kepatuhan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi kepatuhan berbasis ISO 19600 & telah diverifikasi Kemnaker dengan nomor: Kep.435/LATTAS/XII/2018.

Institute Compliance Professional Indonesia (ICoPI) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi kepatuhan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi kepatuhan berbasis ISO 19600 & telah diverifikasi Kemnaker dengan nomor: Kep.435/LATTAS/XII/2018.

Indonesia Professional in Audit and Control Association (IPACA) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi internal audit yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi internal audit berbasis IPPF (International Practice For Professional Framework) & telah diverifikasi Kemnaker dengan nomor: KEP.436/LATTAS/XII/2018.

Indonesia Professional in Audit and Control Association (IPACA) sebagai pemilik SKK (Standar Kompetensi Kerja) sertifikasi internal audit yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sertifikasi internal audit berbasis IPPF (International Practice For Professional Framework) & telah diverifikasi Kemnaker dengan nomor: KEP.436/LATTAS/XII/2018.